Ramai Daerah Kurangi Tambahan Penghasilan ASN, Apa Sebabnya?

JAKARTA,innovation - Pemerintah daerah ramai-ramai mengevaluasi pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pegawainya akibat dana Transfer ke Daerah (TKD) dipotong dampak efisiensi anggaran.Catatan Kompas.com, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi daerah yang pertama memberikan pernyataan terbuka mengevaluasi TPP para pejabat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.Hal ini dinyatakan secara terbuka oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, saat mengetahui ada pejabatnya mendapat TPP sebesar Rp 99 juta per bulan.Seno Aji mengatakan, kebijakan evaluasi tersebut diberikan sebagai bentuk penyesuaian ruang fiskal Pemda untuk menjalankan program mereka."Pati (Pejabat tinggi -red) ada (evaluasi). Tapi kan kita harus berdiskusi dengan seluruh ASN. Karena memang kondisi saat ini tidak memungkinkan," katanya seperti ditayangkan Kompas.com, 3 Oktober 2025.Baca juga: TPP Pejabat Kaltim Capai Rp99 Juta, Wagub Beri Sinyal Akan Dievaluasi dan DipangkasIa menambahkan, bukan hanya soal TPP, tetapi sejumlah proyek strategis juga terdampak atas kebijakan pemangkasan TKD tersebut."Mungkin ya tidak hanya TPP, mungkin ada proyek-proyek strategis kita yang juga harus kita pangkas, harus kita hilangkan. Kecuali program visi-misi kita yang gratis, seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis, itu tetap prioritas," kata Seno.Pandawa Borniat/kompas.com Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan bahwa pertemuan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Menteri Keuangan telah menghasilkan kepastian terkait pencairan tambahan DBH tersebut. Senin (13/10/2025)Langkah evaluasi ini kemudian menjalar ke Cilacap, Jawa Tengah. Pemda setempat turut mengevaluasi tunjangan ASN akibat potongan TKD yang mencapai Rp 393 miliar.Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman mengatakan, kondisi ini bisa mempengaruhi sejumlah program di lingkungan Pemkab Cilacap, dan yang pasti tunjangan yang ikut dikurangi."TKD memang sudah pasti (dikurangi), sudah ada (keputusan) dari pemerintah pusat, Kementerian Keuangan. Kita berkurang Rp 393 miliar," katanya pada 17 Oktober 2025.Baca juga: Dana TKD Cilacap Dipotong Rp 393 Miliar, Tunjangan ASN Terancam DipangkasPemotongan TPP ini sudah diusulkan ke DPRD melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2026 yang masih disusun Pemda Cilacap.Pemangkasan ini tentunya akan berpengaruh pada pengurangan kegiatan dan program Pemda Cilacap.Namun Syamsul menegaskan, program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak mengalami pengurangan.KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAIN Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.Sepekan setelah pernyataan Bupati Cilacap, giliran Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran yang mengatakan akan memotong tunjangan ASN.Alasannya sama, transfer ke daerah sudah seret dan kepala daerah harus memutar otak agar kemampuan fiskal mereka bisa memenuhi kebutuhan program di daerah.“Kalau gaji pegawai tidak akan dikurangi, tapi kalau tunjangan iya, itu pasti,” ujar Agustiar usai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Selasa (28/10/2025).Baca juga: Sidang Korupsi Mbak Ita: TPP Pegawai Bapenda Disorot, Ada Setoran hingga Rp 3 MiliarPenerapan pemotongan tunjangan ini disebut berlaku untuk seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kalteng.Dampak lainnya adalah meniadakan rapat di hotel bagi seluruh perangkat daerah. Semua rapat diminta dilaksanakan di kantor.