Sukses Digelar, FEKDI x IFSE 2025 Dorong Kolaborasi Multisektor dan Pamerkan Inovasi Tekfin Terkini

JAKARTA,director – Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) sukses diselenggarakan di Hall B JICC Jakarta, Kamis (30/10/2025) hingga Sabtu (1/11/2025).Ajang tersebut diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta asosiasi industri seperti Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai platform kolaboratif terbesar dalam mendorong ekosistem keuangan digital (EKD) yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.“FEKDI x IFSE 2025 bukan sekadar ajang pameran teknologi finansial, melainkan juga momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi digital nasional agar mampu berdaya saing global,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam sambutan pembukaan.Perry menegaskan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan digital merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda penguatan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi.“Digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan strategi pembangunan bangsa. Melalui sinergi antarotoritas dan dukungan industri, kita mewujudkan visi besar Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Negara Digital di Indonesia,” ujar Perry.Data BI menunjukkan, ekonomi digital Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam lima tahun terakhir. Volume transaksi digital mencapai Rp 13.000 triliun per tahun, sedangkan transaksi e-commerce tumbuh hingga Rp 500 triliun.Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diluncurkan pada 2019 kini telah digunakan oleh hampir 60 juta pengguna dengan 40 juta di antaranya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).“QRIS telah menjadi simbol kedaulatan bangsa dalam sistem pembayaran nasional,” kata Perry.Panggung inovasiFEKDI x IFSE 2025 juga menjadi panggung peluncuran inovasi terbaru BI. Salah satunya adalah fitur QRIS Tanpa Pindai (TAP) yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran dengan sistem tap in–tap out di lima moda transportasi umum dan sarana parkir di Jakarta.Selain itu, BI juga meluncurkan sandbox uji coba QRIS Antarnegara Indonesia–Korea Selatan yang memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas, setelah sebelumnya implementasi serupa dilakukan bersama China. QRIS lintas negara sudah diterapkan di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang.“Langkah itu mempertegas peran Indonesia sebagai pionir konektivitas sistem pembayaran di kawasan Asia Tenggara. Ke depan, kerja sama akan diperluas ke India dan Arab Saudi,” kata Perry.Dok. /ANINGTIAS JATMIKA Suasana pameran FEKDI x IFSE 2025 di JICC Jakarta.Perry menjelaskan bahwa seluruh inisiatif tersebut merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang menjadi panduan strategis menuju digitalisasi penuh sektor keuangan nasional.Dalam blueprint itu, BI menargetkan volume transaksi ekonomi-keuangan digital meningkat empat kali lipat menjadi 147,3 miliar transaksi pada 2030.Untuk mencapai target tersebut, BI menerapkan strategi yang mencakup empat fokus utama.Pertama, penguatan infrastruktur melalui pengembangan New BI-FAST dan real-time settlement antar-instansi pemerintah. Kedua, konsolidasi industri pembayaran dan keuangan digital agar lebih tangguh dan efisien.Ketiga, inovasi berkelanjutan dengan kolaborasi bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) serta Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), termasuk memperkuat perlindungan konsumen dan keamanan siber.Keempat, perluasan internasionalisasi dengan QRIS lintas negara dan integrasi BI-FAST ke sistem global, seperti Project Nexus.“Blueprint ini menjadi panduan bersama, bukan hanya bagi BI, melainkan seluruh ekosistem keuangan nasional,” tegas Perry.Utamakan perlindungan konsumenPada kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar turut menekankan keseimbangan antara inovasi digital dan perlindungan konsumen. Menurutnya, perkembangan financial technology (fintech) yang pesat memerlukan pengawasan yang adaptif, tetapi tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.“Ekonomi digital tumbuh cepat, tapi tidak boleh meninggalkan prinsip kehati-hatian. Regulasi harus adaptif, tetapi masyarakat juga harus terlindungi dari risiko penyalahgunaan data dan kejahatan siber,” ujar Mahendra.OJK, lanjutnya, secara konsisten memperkuat kerangka regulatory sandbox dan mendorong kolaborasi antara bank, fintech, dan pelaku teknologi untuk memperluas akses keuangan formal.“Inklusi keuangan dan literasi digital harus berjalan beriringan,” tegas dia.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam pembukaan FEKDI x IFSE 2025 mengatakan, transformasi ekonomi digital memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.“Kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia diproyeksikan mencapai 18 persen pada 2030. Ini menunjukkan potensi besar jika kita mampu memastikan konektivitas, keamanan, dan literasi digital yang merata,” ujar Airlangga.Ia menekankan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam memastikan digitalisasi ekonomi tidak hanya dinikmati di kota besar, tetapi juga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).“Melalui inisiatif, seperti FEKDI x IFSE, kami mendorong digitalisasi menjadi motor pertumbuhan baru yang inklusif, memperkuat UMKM, dan membuka lapangan kerja berkualitas,” tambahnya.Sinergi kebijakan menuju satu ekosistem digitalIsu sinergi menjadi benang merah dalam seluruh rangkaian acara. Dalam sesi talk show bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi Kebijakan untuk Mendukung Digitalisasi sebagai New Source of Growth”, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menegaskan bahwa digitalisasi sudah menjadi keniscayaan.“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Kita tidak bisa mundur. Dari pedagang kaki lima hingga korporasi besar, semua sudah bergerak ke arah digital,” ujarnya.Menurut Filianingsih, keberhasilan digitalisasi di Indonesia tidak terlepas dari kolaborasi lintas otoritas, mulai dari elektronifikasi bantuan sosial (bansos), digitalisasi transportasi publik, hingga transaksi pemerintah daerah (P2DD).“Kebijakan yang terintegrasi telah terbukti meningkatkan efisiensi dan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Filianingsih.Namun, Filianingsih juga mengingatkan sejumlah tantangan besar yang masih harus dihadapi, antara lain kesenjangan talenta digital, infrastruktur yang belum merata, serta literasi keuangan digital yang rendah.“Digital trust adalah fondasi. Tanpa kepercayaan publik, semua inovasi tidak akan bertahan. Oleh karena itu, harmoni kebijakan antar-otoritas mutlak diperlukan,” kata Filianingsih.Dok. /ANINGTIAS JATMIKA Sesi talk show bertajuk Sinergi dan Kolaborasi Kebijakan untuk Mendukung Digitalisasi sebagai New Source of Growth pada gelaran FEKDI x IFSE 2025.Sejalan dengan semangat itu, BI menyiapkan arah kebijakan baru melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang menekankan lima agenda utama, yakni infrastruktur, industri, inovasi, internasionalisasi, dan dunia digital.“Blueprint itu bukan hanya panduan teknis, melainkan peta jalan menuju integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Dari visi menjadi aksi nyata,” tegas Filianingsih.Suguhkan pameran teknologi finansial terkiniSelama tiga hari penyelenggaraan, pengunjung FEKDI x IFSE 2025 disuguhkan pameran teknologi finansial terkini, seperti open banking, kecerdasan buatan (AI) dalam sistem keuangan, dan inovasi pembayaran mikro untuk UMKM.Pada hari ketiga FEKDI x IFSE 2025, diumumkan pula para pemenang QRIS Jelajah Budaya Indonesia (QJI) 2025 dan BI-OJK Hackathon 2025.QJI 2025 menjadi ajang untuk memperluas akseptasi pembayaran digital dan sekaligus mempromosikan budaya lokal melalui kreativitas generasi muda. Sebanyak 8.278 orang dari seluruh Indonesia mengikuti ajang tersebut.Sementara itu, BI-OJK Hackathon 2025 merupakan wadah kolaborasi antara BI dan OJK untuk melahirkan solusi inovatif di sektor keuangan. Ajang ini memiliki tiga isu utama, yakni layanan digital berbasis AI, inovasi keuangan publik, serta perlindungan konsumen.Kompetisi tersebut mencatat peningkatan partisipasi dengan 743 proposal dari 2.336 pendaftar. Angka ini naik signifikan ketimbang tahun lalu.Pada sesi penutupan, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengapresiasi dukungan dan komitmen seluruh pihak terhadap digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia.Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kolaborasi antara BI, OJK, dan Kemenko Perekonomian, tetapi juga manifestasi nyata dari semangat whole of nation approach atau kolaborasi lintas otoritas, industri, akademisi, dan masyarakat.Gelaran tahun ini juga menjadi wadah kolaborasi yang semakin luas dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sejumlah lembaga negara lain, serta berbagai asosiasi di sektor keuangan.“Mari terus dukung sinergi, inovasi, dan inisiatif kebijakan dalam membangun ekosistem ekonomi dan keuangan digital untuk bersama menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Destry.Dengan semangat “Dari Visi Menjadi Aksi”, FEKDI x IFSE 2025 menguatkan arah baru ekonomi digital Indonesia.Melalui sinergi kebijakan, inovasi teknologi, dan inklusi keuangan yang semakin luas, Indonesia kini selangkah lebih dekat menuju Satu Negara Digital Indonesia yang berdaulat, kompetitif, dan berkelanjutan.