Pertamina NRE dan Kemenkop Godok Pilot Project PLTS, Bakal Dikelola Kopdes Merah Putih?

JAKARTA,youth - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah menggodok pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tingkat desa.Proyek percontohan ini ditargetkan menjadi model pengembangan energi bersih di desa yang mendorong ekonomi di kalangan akar rumput secara mandiri.Pertanyaannya, hasil pilot project ini bakal dikelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/KDKMP)?Baca juga: Wamenkop: Kopdes Merah Putih Bisa Jadi SPPG MBGCEO Pertamina NRE, John Anis, mengungkapkan proyek ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk pengembangan solar panel berkapasitas 100 gigawatt yang tersebar di 80 desa.Pertamina NRE akan berkolaborasi dengan Kemenkop untuk menguji penerapan PLTS, dengan tahap awal dilakukan melalui satu proyek percontohan yang saat ini tengah difinalisasi.“Kita akan membantu program yang 100 gigawatt pemerintah. Yang harapannya di 80 desa dengan Koperasi Desa Merah Putih itu sejalan kurang lebih nih. Hampir mirip seperti ini, tapi mungkin lebih besar,” ujar John saat ditemui di sela-sela peresmian Desa Energi Berdikari (DEB) di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/11/2025).“Jadi kita juga dengan Kementerian Koperasi sedang mengerucutkan untuk membuat pilot. Jadi pilot di desa yang, begitu masuk solar panel, diharapkan akan meningkatkan bisnis mereka. Umumnya sih memang yang relatif mudah adalah di desa nelayan karena untuk cold storage,” paparnya.Konsep proyek ini berbeda dari program tanggung jawab sosial (CSR) biasa.Konsep yang dikembangkan Pertamina NRE dalam pilot proyek PLTS juga bukan sekadar memberikan fasilitas listrik gratis kepada masyarakat, tetapi juga menguji sejauh mana sistem energi bersih dapat berjalan berkelanjutan secara ekonomi.Dalam tahap uji coba, masyarakat tetap membayar listrik yang mereka gunakan, namun hasil pembayarannya tidak untuk keuntungan perusahaan.Dana tersebut akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pengembangan fasilitas produktif, seperti penambahan cold storage atau sarana pendukung usaha lainnya.Tujuannya agar terjadi siklus ekonomi yang sehat dan masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari hasil usahanya.John menjelaskan, pendekatan ini juga bertujuan menghindari risiko proyek mangkrak seperti yang sering terjadi ketika fasilitas dibangun tanpa pendampingan atau tanpa kemampuan masyarakat untuk merawatnya.Karena itu, Pertamina NRE akan terus mendampingi masyarakat selama dua hingga lima tahun setelah instalasi PLTS dilakukan.Dalam masa pendampingan ini, masyarakat akan dilatih mengelola, merawat, dan memanfaatkan energi secara mandiri hingga akhirnya bisa berdikari tanpa bergantung pada bantuan pihak luar.“Disitu akan kita tes, dimana pada saat peningkatan ekonomi terjadi, masyarakat bisa membayar listriknya. Jadi listriknya dibayar. Tapi itu hanya untuk ngetes aja. Nanti uangnya, begitu kita dapat, kita balikin lagi ke mereka untuk beli, misalkan, cold storage lebih banyak dibalikin lagi,” bebernya.“Tapi kita ingin tes nih. Karena gini, pengalaman juga, jangan sampai udah dipasang, habis itu gak bisa bayar, gak bisa dirawat, mangkrak, kan gitu kita gak mau. Tapi kita akan dampingi lah. Setelah di-install dua sampai tiga tahun. Kalau perlu lima tahun kita dampingi. Tapi setelah itu harusnya mereka bisa berdikari,” lanjut John.Ia menekankan, keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari sisi penyediaan energi, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengelola, merawat, dan memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan.Baca juga: Menkop Yakin Kopdes Merah Putih Jadi Instrumen Baru Kendalikan Inflasi