DBH Dipotong, Pemprov DKI Belum Bisa Beri Subsidi Transportasi Gratis ke Warga Penyangga

JAKARTA,director – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum dapat memperluas kebijakan subsidi transportasi umum gratis bagi warga di luar wilayah Jakarta.Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, keterbatasan anggaran akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi salah satu kendala utama.“Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi apalagi DBH-nya baru dipotong,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025).Menurutnya, DBH dari pemerintah pusat dipangkas sebesar Rp 15 miliar, sehingga Pemprov DKI harus menyesuaikan kebijakan subsidi agar tetap tepat sasaran.Baca juga: Pramono Pertimbangkan Tarif Baru Transjakarta Antara Rp 5.000-Rp 7.000Pramono sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang layanan angkutan massal gratis bagi 15 golongan masyarakat.Adapun 15 golongan yang berhak menikmati fasilitas tersebut, antara lain:Baca juga: Kata Warga Soal Tarif Transjakarta yang Akan NaikSelain membahas subsidi, Pramono juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tengah mengkaji rencana penyesuaian tarif Transjakarta.Ia mengatakan, berdasarkan masukan masyarakat melalui media sosialnya, tarif ideal yang diusulkan warga berada di kisaran Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per perjalanan.“Saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan, di media saya itu antara 5.000 sampai 7.000, rata-rata. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” ujar Pramono.Menurut dia, meskipun tarif Transjakarta belum berubah, beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI saat ini cukup besar.“Kami sedang memfinalkan untuk itu. Sebenarnya di tarif yang lama pun kami sudah memsubsidi per tiket berapanya, Rp 9.700. Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu apalagi DBH-nya dipotong,” kata dia.Baca juga: Segini Tarif Asli Transjakarta Jika Tidak DisubsidiPramono menegaskan, meski ada wacana penyesuaian tarif, kebijakan tersebut tidak akan membebani 15 golongan masyarakat penerima fasilitas transportasi gratis.“Maka untuk itu kami akan melakukan penyesuaian tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan. Karena 15 golongannya kan tetap gratis. Sehingga mereka tetap kita proteksi,” ujarnya.