Dana TKD Dipotong Rp 2,8 Triliun, Pemprov Jatim Usulkan Program Bernilai Rp 10 Triliun ke Pusat

SURABAYA,engineering - Pemprov Jatim mengusulkan program pembangunan senilai Rp 10 Triliun kepada pemerintah pusat.Usulan tersebut pengganti pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Jawa Timur sebesar lebih dari Rp 2,8 triliun pada 2026.Usulan disampaikan Sekda Jawa Timur Adhy Karyono forum Rakor Sekda dan Kepala Bappeda di Kampus IPDN Kabupaten Sumedang Jawa Barat Selasa (28/10/2029) kemarin."Kami berharapa usulan dapat dibiayai APBN melalui kementerian dan lembaga terkait," kata Adhy kepada wartawan di Surabaya, Rabu (29/10/2025).Baca juga: TKD Dipangkas, Anggaran Kunker DPRD Gunungkidul Turun Rp 14 Miliar Program tersebut adalah program prioritas Jatim pada 2026. Namun APBD Jatim tidak mampu membiayai karena ada kebijakan pemotongan dana TKD untuk Jatim sebesar Rp 2,8 triliun."Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, hingga penguatan kapasitas aparatur daerah," terang Adhy Karyono.Kepala Bappeda Provinsi Jatim Muhammamd Yasin menambahkan, usulan tersebut merupakan hasil usulan Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional yang tertuang di dalam Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi."Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan, dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan," ujarnya.Baca juga: Dana TKD Jatim Dipotong Rp 2,8 Triliun Tahun Depan, Penyaluran Bansos Dipastikan Tetap JalanDari total usulan program Rp 10 triliun, sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR dengan nilai Rp 6,986 triliun.Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta penyediaan air bersih.Usulan untuk Kementerian Kesehatan sebesar Rp 426,37 miliar untuk pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai.Sementara usulan pada sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk pembangunan dan pengembangan SMK, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.Usulan pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep.Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya, dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Terdampak Pemangkasan TKD, Kepala Desa: Kami Harus Siap Menerima Protes WargaUsulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat.