Bupati Kukar Aulia Usulkan Percepatan Sertifikasi Aset Daerah ke Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Samarinda Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri mengusulkan program prioritas percepatan sertifikasi aset Pemda kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Program tersebut meliputi sertifikasi lahan fasilitas umum,Surabaya sosial, pendidikan, dan kesehatan; peninjauan lahan eks-transmigrasi; serta audit terhadap HGU dan HGB tidak produktif. Usulan ini muncul karena masih banyak aset di Kutai Kartanegara yang tidak memiliki alas hak lengkap. Aulia Rahman Basri memaparkan kondisi aset pertanahan di wilayahnya. Berdasarkan data Pemkab Kukar, total aset tanah daerah mencapai 2.912 bidang, namun baru 478 bidang (16,4%) yang bersertifikat, sementara 2.436 bidang (83,6%) belum memiliki sertifikat.Menurut Aulia, tanpa langkah percepatan, sertifikasi seluruh aset bisa memakan waktu lebih dari satu abad. Kondisi ini, kata dia, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) Area 5 – Aset Daerah.Advertisement“Banyak aset yang tidak memiliki alas hak lengkap, sebagian berada di kawasan transmigrasi dan kawasan hutan, serta data aset belum berbasis spasial. Ini menjadi kendala utama dalam percepatan sertifikasi,” jelas Aulia dalam sesi dialog Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Pertanahan dan Tata Ruang bersama para kepala daerah se-Kalimantan Timur di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (24/10/2025).Ia juga menyoroti fasilitas umum di lahan eks-transmigrasi yang belum berstatus jelas, termasuk kantor desa, sekolah, dan puskesmas. Karena status tanah masih atas nama Kementerian Desa PDTT, Pemkab Kukar tidak bisa melakukan pembangunan atau rehabilitasi.“Sebagian besar kecamatan di Kukar juga masih berada di kawasan hutan produksi atau konservasi. Banyak pemukiman dan fasilitas publik berdiri di atas tanah berstatus kawasan hutan, sehingga proyek pembangunan dan bantuan masyarakat tertunda,” ungkapnya.